Pematang Siantar – solidnews.id
Perkelahian dan bentrok sesama Jukir (juru parkir/red) sering terjadi di hampir seluruh wilayah kota Pematang Siantar akibat rebutan lahan parkir. Seperti kejadian baru-baru ini juga menarik perhatian publik dan dinilai sebagai suatu kegagalan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam mengatur dan menertibkan pelaku dan pengelola perparkiran di kota Pematang Siantar.
Perkelahian saling baku hantam jalanan sesama Jukir antara grup Akmal dkk vs grup Andi Tambunan dkk terjadi di jalan Cipto,kelurahan Dwikora,kecamatan Siantar Barat,kota Pematang Siantar akibat rebutan lahan parkir,tepatnya di depan kedai kopi Koktong,Kamis (16/11/23).
Perkelahian saling adu pukul tersebut sontak menarik perhatian masyarakat dimana perkelahian terjadi saat grup Akmal dkk sedang melakukan pengutipan parkir tiba-tiba didatangi grup Andi dkk yang mengklaim mengantongi ijin/Surat Perintah Tugas (SPT) dari Dinas Perhubungan (Dishub) kota Pematang Siantar.
Berawal dari adu mulut saling klaim berhak mengelola parkir di daerah tersebut,entah dari pihak siapa yang memulai,akhirnya berlanjut menjadi saling adu jotos. Keributan antar Jukir tersebut membuat kemacetan dan mengganggu pengguna jalan sehingga personil Polres Siantar segera turun ke lokasi dan mengamankan para juru parkir yang berseteru.
Menanggapi hal tersebut,praktisi hukum Gokmauli Sagala,S.H,M.H. yang juga merupakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Karya (LBH DPD IPK) Kotamadya Pematang Siantar mengungkapkan,ketidak becusan kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Julham Situmorang menjadi penyebab kerapnya terjadi bentrokan sesama Jukir dengan mengeluarkan SPT tanpa terlebih dahulu mengecek apakah di lokasi yang dikeluarkan SPT telah ada Jukir yang mengelola.
Gokmauli Sagala juga menegaskan tidak tertutup kemungkinan dugaan banyaknya oknum yang bermain termasuk dari pihak Dishub untuk mengambil keuntungan mengingat jumlah rupiah yang bisa diraup setiap harinya dari hasil pengelolaan lahan parkir di kota Pematang Siantar cukup menggiurkan.
“Diminta Kadishub tertibkan seluruh pengelolaan parkir di Kota Pematang Siantar supaya tidak menjadi kegaduhan untuk merebut lahan parkir. Sebagai seorang Praktisi Hukum,kami menilai kurangnya pengawasan dan penertiban oleh Dishub terhadap Jukir di Kota Pematang Siantar penyebab seringnya terjadi bentrokan akibat memperebutkan lahan parkir” tegasnya.
“Sebelum memberikan SPT, pastikan terlebih dulu tidak ada Jukir di lokasi yang diberi SPT supaya tidak terjadi bentrok sesama Jukir. Akhir-akhir ini saja sesuai amatan saya sudah ada 3 (tiga) kali terjadi bentrok sesama Jukir” ungkapnya.
“Untuk kasus yang di jalan Cipto/Wahidin,beberapa waktu lalu, Kadishub menerbitkan SPT kepada Andi Daniel Tambunan untuk lahan parkir di kedai kopi Koktong. Sementara di lahan tersebut Akmal Dkk mengelola parkiran dan mengaku sudah membuat permohonan SPT kepada Dishub jauh hari sebelumnya namun pihak Andi yang mendapat SPT. Kasusnya ini belum selesai hingga kini dan saya pastikan kasus ini akan tetap diungkap untuk mencegah jatuhnya korban jiwa” pungkasnya.
“Sejak Julham Situmorang menjabat Kadishub, banyak kasus dan kejanggalan khususnya masalah perparkiran di kota Pematang Siantar. Untuk menelusuri kinerja Kadishub ini, bila perlu Walikota copot Kadishub, supaya dievaluasi kembali semua kinerja Dishub dan menempatkan orang yang berkompeten di posisi tersebut” tutup Gokma.
Hingga berita ini diunggah ke laman website media online soludnews.id Kadishub kota Pematang Siantar,Julham Situmorang,belum berhasil dikonfirmasi melalui selulernya.
(Dapot/red)
