SUMUT – SOLIDNEWS.ID – SIMALUNGUN – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPD APPSI) Kabupaten Simalungun menyayangkan sikap Perum Bulog Sub Divre Pematangsiantar yang dinilai enggan menerima audiensi.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPD APPSI Kabupaten Simalungun, *Theo Firdaus Naibaho*, Minggu (28/9/2026) di Sekretariat DPD APPSI, Jl. H. Ulakma Sinaga, Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.
Theo menjelaskan, rencana audiensi tersebut sejatinya bertujuan baik, yakni untuk bersilaturahmi sekaligus berdiskusi terkait kesiapan stok logistik kebutuhan pangan menjelang Hari Raya Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
“Padahal tujuan kami audiensi hanya untuk silaturahmi saja. Kami ingin berdiskusi soal stok logistik pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Kami ingin memastikan apakah stok logistik tersebut sudah merata masuk ke seluruh pasar tradisional di Kabupaten Simalungun atau belum. Itu saja,” ujar Theo Firdaus Naibaho.
Menurut Theo, sebagai mitra strategis pemerintah di lapangan, pedagang pasar tradisional perlu mendapat informasi yang jelas mengenai ketersediaan beras, minyak goreng, gula dan komoditas pangan lainnya agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat menjelang Nataru.
“Kami di pasar yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Kalau stok tidak merata, yang ditanya masyarakat itu pedagang. Makanya kami ingin dapat data dari Bulog, pasar mana saja yang sudah disuplai SPHP dan sejenisnya. Tapi sangat disayangkan, surat permohonan audiensi kami tidak direspon,” jelasnya.
Theo mengaku pihaknya telah melayangkan surat resmi permohonan audiensi. Namun hingga kini belum ada jadwal pasti yang diberikan oleh pihak Bulog Pematangsiantar.
“Karena tidak ada kepastian, wajar jika kami menilai Bulog Pematangsiantar bersikap tertutup dan arogan. Padahal kami datang dengan itikad baik untuk bersinergi, bukan untuk mencari masalah,” tegas Theo.
DPD APPSI Simalungun berharap Bulog dapat lebih terbuka dan menjadikan pedagang pasar sebagai mitra, bukan sebagai pihak yang diabaikan. Terlebih menjelang Nataru, stabilitas harga dan pasokan menjadi isu yang sangat sensitif.
“Kami masih menunggu itikad baik dari Bulog. Jika tetap enggan beraudiensi, kami akan menyurati Kanwil Bulog Sumut dan juga menyampaikan hal ini kepada Bupati Simalungun serta Walikota Pematangsiantar, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Perum Bulog Sub Divre Pematangsiantar belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi.(S.N)
