SUMUT – SOLIDNEWS.ID – Pematangsiantar – Gerakan Masyarakat Pro Rakyat (GEMPRA) menolak Hasil Pencalonan Direktur Tehnik (Dirtek) Perusahaan Daerah (Perumda) Tirtauli Kota Siantar yang diduga ada calon yang tidak sesuai dengan aturan.
Pernyataan itu merupakan salah satu pernyataan sikap yang disuarakan GEMPRA melalui unjukrasa di kantor Walikota Siantar dengan koordinator aksi Muhammad Rifahmi, Selasa (28/04/2026) sekira pukul 11.30 WIB.
Di depan kantor Walikota yang pintu gerbangnya tertutup dan dijaga puluhan personel Polres Siantar, massa aksi yang terdiri dari tujuh orang yang mengusung spanduk menyatakan agar diterima Walikota Siantar.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi. Mana Walikota, terima kami rakyat mu,” kata koordinator aksi Muhammad Rifahmi melalui pengeras suara yang disambut massa aksi dengan antusias.
Jelang beberapa saat, Sekda Pemko Siantar, Junaedi Antonius Sitanggang menemui pengunjukrasa yang menyampaikan empat point pernyataan sikap. Antara lain, menolak hasil pencalonan Direktur Tehnik PDAM Tirtauli yang diduga adanya calon yang tidak sesuai dengan aturan.
Kemudian, meminta Walikota memaparkan hasil pengujian calon Direktur Tehnik PDAM Tirtauli secara transparan. Menolak adanya gratifikasi pencalonan Direktur Tehnik PDAM Tirtauli dan, jangan ada intervensi baik dari dalam maupun luar lembaga terkait pencalon Dirtek.
Untuk membahas aspirasi tersebut, Sekda sebagai Ketua Pantia Penjaringan Dirtek Perumda Tirtauli mengajak pengunjukrasa melakukan pertemuan di ruang data kantor Walikota. Sementara, Walikota dikatakan sedang tidak berada di tempat.
Pada pertemuan tersebut, Sekda mengatakan seleksi Dirtek Perumda Tirtauli masih sedang berlangsung.. Untuk itu, Pemko Siantar khususnya Panitia akan tatap transparansi melakukan seleksi Dirtek Perumda Tirtauli.
Kemudian, sebagai persyaratan Calon Direktut Tehnik dapat diumumkan kepada publik.
Untuk itu, GEMPRA meminta Panitia Seleksi memberikan data persyaratan calon Direktut Tehnik PDAM Tirtauli sebagai pertimbangan apabila ada ketidakjujuran penyeleksian.
“Apabila ada ketidakjujuran penyeleksian Dirtek, kami akan membawanya kepada DPRD Siantar supaya dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP),” kata ketua angga pratama
Setelah terjadi kesepakatan, pertemuan berakhir dan massa aksi keluar dari Ruang Data untuk selanjutnya membubarkan diri dengan tertib.(Red/Team)
