Pematangsiantar,Solid News.id
Sebagai negara hukum sudah seharusnya hukum menempati posisi tertinggi. Seperti yang diungkapkan oleh dosen Fakultas Hukum (FH) Universtias Simalungun (USI) Sepri Ijon Maujana Saragih, S.H., M.H, yang menyebut pemahaman terhadap hukum sebagai aspek yang sangat penting yang harus dimiliki oleh bakal calon Walikota Pematang Siantar.
“Dari perspektif hukum, ada hal yang sangat signifikan ketika bicara tentang pemilihan kepala daerah atau Walikota, yaitu perlunya menjaga hukum kemudian meletakkan hukum itu pada posisi yang sangat tinggi. Artinya, semua aturan-aturan harus kita taati bersama, terutama para bakal calon kepala daerah yang harus paham hukum,”ujar Sepri Ijon Maujana Saragih disela-sela kesibukannya bersidang di Pengadilan Negeri Simalungun (03/07/2024).
Seorang pemimpin, menurut Sepri Ijon harus mampu memahami hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi. Itu artinya bahwa calon pemimpin Walikota Pematang Siantar kedepan harus memahami semua instrumen hukum sehingga kemudian dapat mendedikasikannya untuk kesejateraan masyarakat dan itulah idealnya.” jelas Sepri Ijon yang juga Advokat.
Yang menjadi penting, tutur Sepri Ijon, pertama jangan sampai hukum didayagunakan untuk kepentingan pemodal. Kedua, bagaimana hukum mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembentukan suatu perda maupun perwal.
“Saya amati di beberapa daerah bagaimana hukum didayagunakan untuk kepentingan pemodal untuk menarik investor asing, kemudian melupakan aspek lingkungan dan melupakan aspek bagaimana masyarakat ekonomi lokal itu bisa berkembang,” terangnya.
“Di era globalisasi seperti ini, hukum harus mampu memfasilitasi seluruh masyarakat yang termarginalisasi untuk bisa bersama-sama menikmati pembangunan. Hukum harus mampu menciptakan kesejahteraan. Itu yang harus bisa dihadirkan oleh semua bakal calon Walikota Pematang Siantar itu,” imbuhnya.
Terakhir, Sepri Ijon kembali menyampaikan agar hukum dipakai untuk mengadministrasi keadilan sosial dan mewujudkan kemakmuran. “Kepala daerah harus paham bahwa hukum menjadi sangat penting untuk kemudian dipakai sebagai instrumen untuk mengadministrasi kaeadilan sosial dan mewujudkan kemakmuran. Jadi, jangan sampai hukum dipakai untuk menjustifikasi kepentingan sebagian orang sehingga kesejahteraan masyarakat itu menjadi terhambat,” tutupnya.
Diketahui, Sepri Ijon Maujana Saragih,S.H.,M.H adalah salah satu penulis tesis yang berkaitan dengan Pemilukada dari Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.
(Red)
